Langsung ke konten utama

Kasus penyelundup Harley di Garuda akan di pidanakan oleh Bea Cukai

Add caption
Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengisyaratkan tim penyidik mereka bakal menyeret semua pihak yang terbukti terlibat dalam penyelundupan motor Harley-Davidson melalui pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ke ranah pidana.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung. Ia mengaku belum bisa berspekulasi pihak mana saja yang akan diseret ke ranah pidana.

Heru juga tak memberikan kepastian apakah mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara menjadi salah satu pihak yang akan diseret ke ranah pidana. Ia bilang masih menunggu hasil penyidikan.

"Kalau penyidikan salah satu opsinya adalah kalau dia disimpulkan ada unsur pidana, berarti dipidanakan. Siapa yang akan dipidanakan nanti sesuai hasil investigasi," ungkap Heru, Jumat (27/12).
 Sejauh ini Heru belum bisa memprediksi kapan proses penyidikan akan selesai. Tim penyidik katanya, masih butuh waktu panjang agar hasilnya lebih konkret.

"Penyidikan yang pasti tidak satu atau dua hari. Butuh waktu. Mohon bersabar," jelas dia.

Ditjen Bea dan Cukai mengungkap  kasus penyelundupan Motor Harley-Davidson dan Sepede Brompton melalui pesawat Garuda yang baru didatangkan dari Prancis.


Setelah diselidiki, penyelundupan melibatkan Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara dan sejumlah direksi perusahaan pelat merah tersebut. Atas keterlibatan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk memecat Ari dan direksi lainnya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan memutuskan untuk menjatuhkan denda kepada Garuda atas kasus tersebut. Garuda Indonesia telah membayar denda Rp100 juta atas kasus penyelundupan komponen motor Harley Davidson ke Kementerian Perhubungan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana Banguningsih Pramesti menyatakan pembayaran denda dilakukan pada bulan lalu.

"Sudah lama (bayarnya). Sebelum seminggu kami kasih peringatan sudah dibayar," ujar Polana.

Ia menyebut Garuda Indonesia melanggar kesesuaian terhadap flight approval yang tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) nomor 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundangan di Bidang Penerbangan.


Sementara, denda terkait bea masuk atas penyelundupan komponen Harley Davidson akan menjadi ranah DJBC. Namun, itu kembali lagi apakah hasil tim penyidik ada unsur pidana atau hanya cukup sanksi administratif.

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK