Langsung ke konten utama

Sandiaga Uno: Sebuah Bangsa Tak Cukup Hanya Kerja, Kerja, Kerja, Ini Tanggapan Hanura


Cawapres Sandiaga Uno menilai pembangunan sebuah bangsa tak cukup jika hanya kerja, kerja, kerja, tetapi harus mementingkan esensi perbaikan ekonomi. Hanura menanggap Sandiaga tak paham makna etos kerja Jokowi.

"Sandi tidak paham makna etos kerja, kerja, kerja yang menjadi ciri khas semangat membangun negeri yang dicetuskan oleh Pak Jokowi, yang mencakup bukan saja pembangunan ekonomi rakyat semesta, tapi juga pengembangan inovasi serta ekonomi kreatif untuk semakin meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia terutama untuk kaum milenial dan perempuan," ujar Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah saat dihubungi, Jumat (4/1/2019).

Sandiaga saat berkampanye di Tarakan Barat, Kalimantan Utara menyampaikan kepada pengusaha milenial serta para penjual udang dan kepiting untuk melakukan inovasi dan tidak hanya kerja. Hal itu disampaikan agar sumber daya alam negeri bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan anak bangsa sendiri, bukan dinikmati oleh orang asing.

Menurut Sandiaga, jangan sampai tiadanya kesejahteraan membuat para pekerja Indonesia mengadu nasib di negara orang, sedangkan orang asing menikmati dan mengeksplorasi hasil bumi Kalimantan Utara. 

Menanggapi hal tersebut, Inas menilai eks Wagub DKI itu selalu menarasikan kehidupan masyarakat Indonesia dalam keadaan sulit dan pemerintah tak hadir dalam perekonomian rakyat. Apa yang disampaikan Sandi, menurut Inas hanya untuk menutupi kelemahan soal menyajikan data indikator perekoniman Indonesia yang sudah naik jadi 7 persen.

"Misalnya dia mengatakan bahwa milenial harus fokus pada penciptaan lapangan kerja, bukan mencari kerja, atau dengan kata lain bahwa milineal harus menjadi wirausahawan. Karena keterbatasan tersebut sehingga Sandi tidak tahu bahwa rasio kewirausahaan kita yang pada tahun 2014 hanya 1,2%, meningkat menjadi 7% di tahun 2018, sedangkan standart internasional adalah 2%," tutur Inas.

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK