Langsung ke konten utama

Pernyataan Jokowi Tentang PKI Tidak Bersalah, Ini Kebenarannya


Baru-baru ini, desas-desus terkait Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali muncul. Beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut pernah berucap bahwa "PKI tidak bersalah". Konten itu menyebar melalui publikasi artikel sebuah portal media online.

Kabar yang Diperiksa


Kabar tentang pernyataan Jokowi itu termuat melalui judul artikel dan teks di badan artikel. Judul artikelnya adalah “Sejarah Aslinya, PKI Itu Tidak Bersalah Apalagi Mengancam, Yang Berbahaya Itu Islam Radikal”.

Dalam alinea kedua teksnya tertulis: “Presiden Joko Widodo menilai bukan komunisme, komunis tidak pernah salah menurut sejarah aslinya justru mereka korban, justru radikalisme dan faham garis keras yang menjadi ancaman terbesar buat dasar negara”. Artikel itu terbit pada 2 Januari 2018. 

Artikel juga memberitahu bahwa ucapan Jokowi disampaikan dalam kesempatan sambutan resmi pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Indonesia di Bali, 26 September 2017 lalu. Pertanyaannya, benarkah Jokowi mengucapkan pernyataan itu?

Fakta


Arsip resmi Sekretariat Kabinet

Menurut informasi dalam artikel di atas, pernyataan Jokowi dinukil dari sambutan resmi pada acara Penutupan Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Indonesia di Peninsula Island, Nusa Dua Bali, 26 September 2017. Kebetulan, arsip transkrip sambutan dan tanya jawab dalam acara itu tersimpan secara digital pada situswebSekretariat Kabinet (Setkab)

Kabar yang Salah

Dengan membaca arsip transkrip sambutan resmi, tidak ditemukan fakta bahwa Jokowi pernah menyatakan sesuatu terkait PKI pada momen pidato itu. Bahkan, ia pun tidak menyinggung sama sekali isu Islam radikal selama keseluruhan sambutan. Artinya, media online pada 2 Januari 2019 itu telah memuat konten yang salah.

Adapun bahasan radikalisme dalam sambutan itu berkonteks pada persoalan ‘ideologi radikalisme’ dalam situasi lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, artikel media online pada 2 Januari 2019 turut membuat kesalahan konteks informasi. 

Jokowi, dalam acara itu, menyatakan ungkapan prihatin sekaligus meminta sikap dan tanggapan aktif dari lembaga-lembaga yang ada. Ihwal ini dapat dilihat dalam alinea kesebelas teks resmi pidato Jokowi.

Arsip Video Pembanding

Pembaca pun dapat melihat arsip audio-visual yang tersimpan dalam platform YouTube. Arsip audio-visual milik seorang pengguna YouTube ini menampilkan dokumentasi Jokowi saat memberi sambutan pada 26 September 2017.


Kesimpulan


Penelusuran kami menunjukkan kabar bahwa Jokowi menyatakan ‘Sejarah Aslinya, PKI Itu Tidak Bersalah Apalagi Mengancam, Yang Berbahaya Itu Islam Radikal’ adalah keliru. Informasi keliru itu juga dibumbui konteks yang lain dari teks sambutan yang disampaikan Jokowi.

Momen peristiwa dan fakta soal Jokowi memberi sambutan dalam acara itu benar adanya. Bukti dapat terlihat melalui arsip Setkab RI. Namun, konten soal PKI ataupun Islam radikal sama sekali tidak ditemukan dalam arsip transkrip resmi pidato Jokowi.

Kami menyimpulkan bahwa kabar yang termuat dalam artikel di portal media online itu adalah disinformasi. Ia terindikasi kuat ditulis secara sengaja dengan maksud dan tujuan tertentu. Rumor terkait PKI ini kerap menjadi senjata dalam kampanye hitam pemilu.

Baca juga artikel terkait PERIKSA FAKTA atau tulisan menarik lainnya Frendy Kurniawan
(tirto.id - Politik


Penulis: Frendy Kurniawan
Editor: Maulida Sri Handayani

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK