Langsung ke konten utama

Fahri Hamzah: KPU Kayaknya di Koordinir Oleh Jokowi


Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengecam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sigap kalau sudah menyangkut masalah petahana. Dia melihat KPU ingin datang bak pahlawan saat melakukan pemeriksaan ke Tanjung Priok, Jakarta Utara, terkait hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos gambar pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Sementara, KPU dinilai tidak memberikan kepastian kepada masyarakat soal masalah daftar pemilih tetap (DPT) dan kotak kardus.
"Bukan malah nyangkut satu itu yang menyangkut kepentingan petahana, gagah tampil di televisi seolah dia mau jadi pahlawan," jelas Fahri di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/1).
Fahri menyesalkan, KPU harus sampai turun tangan bersama Bawaslu mengusut dugaan tujuh kontainer asal China yang sudah tercoblos. Bahkan sampai ikut-ikutan melaporkan kejadian tersebut ke pihak ke polisian.
"Nah misalnya soal twitter tim suksesnya pak Prabowo, saudara Andi Arief lalu kemudian direspons secara berlebihan ngajak Bawaslu, lapor polisi, ngajak semua lah gitu termasuk kaya ngajak petahana gitu itu gak boleh. Justru KPU itu harus ngomong apa adanya, terbuka adanya ngomong saja enggak usah mau lapor-lapor segala," tegasnya.
Dia pun mempertanyakan kenetralan KPU. Seperti halnya masalah penyampaian visi misi tidak perlu pasangan calon presiden langsung. Kata Fahri menunjukkan KPU dikordinasikan calon petahana.
"Tidak boleh, dia kelihatan kaya dikoordinir oleh petahana gitu," katanya. [rnd]

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK