Langsung ke konten utama

Fadli Zon Membantah Bahwa Penyebar Hoax Surat Suara 7 Kontainer Bukan Tim Prabowo


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Bagus Bawana Putra (BBP), tersangka pembuat hoaks surat suara tercoblos punya kaitan terhadap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maupun partai pendukungnya.
Hal itu membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa BBP merupakan ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional Prabowo.
"Saya kira tidak ada tuh nama relawan kami yang terdaftar atas nama itu atau organisasinya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/1/2019) Fadli justru meminta polisi untuk mencari informasi akurat mengenai hal ini.
Dia tidak ingin polisi kemudian menarget kubu Prabowo-Sandiaga sebagai dalang di balik hoaks tersebut.
"Kami sampaikan bahwa selama ini kami yang dirugikan dalam banyak hal, termasuk isu penegakan hukum termasuk hoaks ini selalu tumpul kepada pihak yang dianggap dekat dengan penguasa tapi tajam terhadap oposisi atau pihak yang kritis terhadap pemerintah," kata dia.
Direktur Direktorat Relawan Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, angkat bicara soal tersangka pembuat hoaks surat suara tercoblos yang diduga memiliki keterkaitan dengan BPN.
Menurut informasi yang beredar di media sosial, tersangka dengan inisial BBP merupakan Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo.
Ia mengatakan, BPN tidak mengenal organisasi Kornas Prabowo.
Namun, Ferry menyebutkan, BBP memang mencoba untuk mengumpulkan massa sebagai relawan pendukung Prabowo-Sandiaga.

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK