Langsung ke konten utama

5 Caleg Dari Partai Gerindra Dilaporkan Ke Polisi Karena Klaim Program Jokowi Soal Kartu PIP Adalah Program Mereka


Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin di Jambi melaporkan lima orang calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi. Mereka dilaporkan karena diduga melakukan kebohongan publik terkait program beasiswa.

Laporan itu teregister dengan nomor 04/LP/PL/Prov/05.00/XII/2018. Lima Ccaleg Gerindra di Jambi itu adalah SAH, caleg DPR RI; IS, caleg DPRD Muaro Jambi; SA, caleg DPRD Kota Jambi; AY, caleg DPRD Provinsi Jambi; dan SP, caleg DPRD Kota Jambi.

"Kelima caleg itu sudah melakukan tindakan yang melanggar penyalahgunaan program. Beasiswa yang dijadikan alat berpolitik yang diklaim merupakan program mereka itu sebenarnya adalah program dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP)," kata Direktorat Hukum dan Advokasi TKD Jambi Jokowi-Ma'ruf Amin, Ismail Ma'ruf, di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Jambi, Jumat (4/1/2019).


Menurut Ismail, program beasiswa untuk pelajar Indonesia yang kemudian menjadi Kartu Indonesia Pintar itu ada sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurutnya, kelima caleg Gerindra itu mengklaim bahwa program beasiswa yang bernama PIP itu adalah program mereka yang diperjuangkan untuk pemberian beasiswa untuk masyarakat di Jambi.

"Jelas ini adalah pembohongan publik. Program itu sudah disalahgunakan oleh mereka untuk memperoleh suara mereka. Dan hal ini sudah kita laporkan ke Bawaslu Jambi. Karena kelima caleg itu sudah ditetapkan dalam DCT dan per 21 Juli lalu sudah masuk masa kampanye, tentu mereka harus tunduk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ujarnya.

Sementara itu, Tim Advokasi Pemenangan Prabowo-Sandi di Jambi, Nazli, membantah bahwa surat pernyataan beasiswa itu dibuat oleh pihaknya. Ia juga menyerahkan kepada pihak Bawaslu Jambi untuk memproses laporan tersebut sesuai aturan yang berlaku. 


"Jelas di sini tidak ada instruksi Partai Gerindra maupun dari Ketua Partai Gerindra Provinsi Jambi, yaitu Sutan Adil Hendra, untuk membuat surat penyataan beasiswa bagi calon penerima untuk memilih para presiden maupun caleg. Untuk pembagian beasiswa yang dilakukan oleh Sutan Adil selama ini sudah pada standarnya sesuai undang-undang MD3, anggota DPR berhak ikut berperan dan tidak ada yang salah," kata Nazil saat dimintai konfirmasi wartawan. 

Menurutnya, sah-sah saja caleg memperjuangkan salah satu program. Nazil menjelaskan caleg juga bagian dari pemerintah.

"Dia (SAH) juga warga Jambi yang berhak memperjuangkan itu, memangnya apa pengalaman mereka itu tentang pemerintahan. Di pemerintahan itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Merupakan bagian dari pemerintahan. Kita serahkan saja semuanya proses ini ke Bawaslu," tegas Nazil.
(rvk/tor)

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK