Langsung ke konten utama

Menolak DK PBB Melakukan Investigasi, Bukti Myanmar Tidak Beritikad Baik Dalam Menyelesaikan Krisis Kemanusiaan di Rohingnya

Biksu Radikal Kecam PBB Pro Rohingnya

Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun, mengaku bernegosiasi dengan China dan Rusia agar memblokir semua upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bermaksud mengkritik kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Rakhine.

"Kami bernegosiasi dengan sejumlah negara sahabat agar tidak membahasnya di Dewan Keamanan. China adalah teman kami dan kami memiliki pertemanan yang sama dengan Rusia, jadi tidak mungkin isu ini berlanjut," ujar Tun, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (6/9).

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, pun mengatakan bahwa 15 negara anggota DK PBB sudah menggelar rapat terkait isu Rohingya dan sepakat untuk meredakan situasi.

"Kami meminta semuanya tenang. Dewan Keamanan sejauh ini melakukan apa yang dapat kami lakukan," ucap Nebenzia.


Sementara itu, Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK PBB juga hanya mengatakan bahwa mereka memperhatikan secara seksama kekerasan yang terjadi di Myanmar dan dampaknya pada warga sipil, termasuk Rohingya.

"Ini termasuk dugaan kekeasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan warga sipil, juga serangan lainnya oleh ARSA," ucap seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS.

Ia juga mengatakan, pihaknya sudah membicarakan masalah Rohingya ini dengan sejumlah pejabat tinggi dan negaqra tetangga.

"Kami menyambut baik indikasi bahwa pemerintah akan memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah dan kami akan mempelajari itu lebih jauh," tuturnya.

Setelah menutup diri, Myanmar memang akhirnya membuka akses bantuan kemanusiaan dari Turki untuk warga di Rakhine, di mana bentrokan antara militer dan Rohingya kembali memanas.



Situasi di Rakhine kembali tegang sejak Jumat pekan lalu, ketika kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer.

Sejak saat itu, militer melakukan operasi pembersihan dengan dalih mengusir "teroris" dari Rakhine.

Namun kenyataannya, mereka juga menyerang Rohingya secara membabi buta hingga merenggut 400 nyawa dan membuat 125 ribu orang mengungsi ke arah Bangladesh.

Konflik ini membuat pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, kembali menjadi sorotan internasional. Pemenang Nobel Perdamaian ini awalnya dijagokan dalam pemilu karena diharapkan dapat membawa perubahan dan perdamaian di Myanmar.

Meski demikian, kekerasan terhadap Rohingya masih terus terjadi dan Suu Kyi tetap bungkam. Ia akhirnya buka suara mengenai Rohingya dalam perbincangan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

"Kami sangat paham bagaimana rasanya ketika hak asasi dan perlindungan demokrasi dirampas. Jadi, kami memastikan semua orang di negara kami terlindugi haknya. Tak hanya secara politik, tapi juga sosial dan kemanusiaan," ujar Suu Kyi.

Namun dalam perbincangan tersebut, Suu Kyi juga mengatakan bahwa kini, banyak informasi salah yang beredar. Informasi itu disebar untuk mendukung kepentingan "teroris" yang merujuk pada ARSA.

ARSA sendiri merupakan kelompok pemberontak yang sejak tahun lalu sudah melakukan perlawanan. Namun, ARSA mengatakan bahwa mereka hanya membela hak Rohingya yang selama ini tertindas di Myanmar, bukan untuk menebar teror.
 

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK