Langsung ke konten utama

First Travel Tuding Kerugian Karena Mitra Perusahaannya


Kuasa Hukum PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Niru Anita Sinaga, meminta pihak Bareskrim Polri dapat mengungkap ulang terkait utang perusahan jasa umrah murah itu. 

Pasalnya, kata Niru, besaran utang yang diemban First Travel timbul karena dugaan penyelewengan uang yang dilakukan mitra kerjanya sendiri. 

"Jadi ada indikasi mitra dari perusahaan kami yang tidak menyetorkan uangnya ke pihak First Travel. Jadi kami minta agar semua ini benar-benar diterima," kata Niru di Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (28/8).

Nuri pun menyebut dana yang diduga telah diselewengkan mitra kerja itu mencapai Rp1,1 miliar. Diduga, kata Nuri oknum itu telah bekerja sebagai marketing di perusahaan penyelenggara ibadah umrah itu.

Niru bahkan menyatakan pihaknya mengantongi nama terduga pelaku penyelewengan. Nama terduga itu, kata dia, telah diserahkan kepada pihak penyidik Bareskrim.

"Rp1,1 milliar itu dari satu mitra di mana jamaahnya ada 72 orang dan pernah melakukan somasi ke First Travel. Kita sudah kantongi namanya," kata Niru.

Tak hanya itu, Niru juga menyatakan terdapat oknum-oknum lain yang telah melakukan penipuan atas nama First Travel. Meskipun tidak dapat menyebutkan secara detail perihal oknum lain tersebut, Niru menyebut penipuan yang telah mencatut nama PT First Travel telah mengepul keuntungan hingga Rp1 milliar.

"Kita belum bisa menyebut namanya sekarang, tapi sudah kita ajukan ke penyidik. Kita juga telusuri lagi, untuk bisa buktikan siapa yang memperkeruh semua ini," kata Niru.

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK