Langsung ke konten utama

Serukan Untuk Menggantikan Rezim Jokowi, Rizieq: Bersihkan Negara Dari Neolib dan Neo PKI

Amien Rais Bersama Habib Rizieq di Mekkah (foto jawa pos)

Apa yang pernah kita bongkar pada awal aksi bela islam 212 tahun lalu tentang rencana mereka ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi bukan isapan jempol belaka. Rencana makar yang memang sudah dirancang oleh kaum radikalis ini yang dikomandoi oleh Rizieq Shihab mendapat titik terang setelah pernyataan Rizieq yang secara terang-terangan menentang Pemerintah dengan menuduh pemerintah Indonesia ini menganut paham komunisme, marxisme, liberalisme dan paham sesat lainnya, dan jika dikaitkan dengan aksi makar oleh anggotanya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa otak dibalik makar adalah RIZIEQ SHIHAB

Menebarkan kebencian di kalangan umat islam merupakan gayanya agar ia mendapatkan banyak massa dan mudah mengintervensi hukum dan negara. Tapi tidak Pancasila dan Kebhinekaan.

Menjadi buronan Polda Metro Jaya tak membuat Habib Rizieq Shihab takut tampil di media dan mengomentari keadaan demokrasi Indonesia. Bahkan, Imam Besar Front Pembela Islam yang kini ada di Yaman itu buka suara soal pertemuan antara petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam keterangannya melalui video, dia yang menjabat sebagai Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI menyampaikan beberapa hal. Apresiasi tinggi dan jutaan terima kasih dia sampaikan kepada semua elemen bangsa yang selama ini selalu bersama para Habaib dan Ulama mengawal Aksi Bela Islam yang disebutnya untuk perjuangan melawan Kezaliman dan Kemunkaran.

"Saya dari kejauhan selalu memonitor dan mencermati serta mengevaluasi semua pergerakan para sahabat baik dari kalangan Islam maupun Nasionalis di negeri tercinta Indonesia," kata dia.

Kepada umat yang setia mendukung dia, Rizieq mengatakan harus selalu waspada. "Terhadap lawan kita harus bersikap negatif thinking yaitu berfikir negatif untuk tetap membangun kewaspadaan, maka terhadap kawan kita wajib bersikap positif thinking yaitu berfikir positif untuk menjaga persatuan dan persaudaraan," sambung dia.

Menurutnya, GNPF-MUI akan menggelar rapat akbar dengan pimpinan semua elemen juang untuk melaporkan tentang apa yang sudah, dan sedang, serta akan dilakukan dalam perjuangan Aksi Bela Islam selanjutnya.

"Insya Allah, rapat akbar yang akan digelar GNPF MUI yang akan datang ini akan menjadi satu forum silaturrahmi untuk lebih memperkuat tali persaudaraan dan persatuan semua Elemen Juang yang pro Aksi Bela Islam selama ini," ucapnya.

Dia mengingatkan agar masyarakat berhenti melakukan perdebatan via media sosial karena hanya akan jadi fitnah yang memecah belah umat. Tak hanya itu, Rizieq juga mengeluarkan ultimatum dengan situasi semacam ini.

"Rekonsilasi atau revolusi. Ultimatum ini bukan menyerah, sekali lagi saya katakan ultimatum ini bukan sikap menyerah. Akan tetapi justru sikap kesatria habib dan ulama dalam mengimplementasikan RUH Aksi Bela Islam 411 dan 212 yang selalu mengedepankan dialog serta perdamaian dengan semua pihak," papar dia.

Menurutnya, tak ada rekonsiliasi tanpa stop kriminalisasi ulama dan aktivis. "Tidak ada rekonsiliasi tanpa stop penistaan terhadap agama apapun. Tidak ada rekonsiliasi tanpa stop penyebaran paham komunisme, marxisme, leninisme dan liberalisme serta paham sesat lainnya," sambungnya.

Menurut dia, bila rekonsiliasi gagal, maka jalan lainnya adalah jihad untuk revolusi damai. "Ganti rezim pelindung penista agama dan pelanggar konstitusi negara. Bersihkan negara dari neolib dan neo PKI," ucap Rizieq.

Dia juga meminta agar umat tetap menjaga keutuhan NKRI dan tegakkan supermasi hukum di semua bidang. Dan juga kembali ke UUD 18 Agustus 1945 yang asli dan dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK