Langsung ke konten utama

Terkait Rencana Aksi 515, Ketum PBNU: Mau Percaya kepada Penegak Hukum di Australia?



Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPFMUI) kembali berencana melakukan aksi damai, dalam rangka mengawal jalannya persidangan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mengenai, rencana pengerahan masa oleh GNPFMUI ini, Ketua Umum PBNU memberikan tanggapannya.
"Mari percayakan saja kepada penegak hukum, Kalau tidak mau percaya kepada hakim. Mau percaya kepada penegak hukum di Australia?" ujar Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, sebagaimana dilansir oleh riaupos.co pada 3 Mei 2017.
Selain menghimbau masyarakat agar percaya dan menyerahkan segala proses hukum pada para penegak hukum Indonesia, Said Aqil juga menuturkan bahwa hukum di tanah air ini tentunya perlu adanya kritik. Namun, sebaiknya kritik tersebut dilakukan dengan cara-cara yang lebih elegan dan efektif seperti dialog yang bersifat membangun. Bukan kritik yang lebih cenderung pada caci maki, provokasi, bahkan fitnah. Tidak perlu juga sampai melakukan aksi unjuk rasa yang menggerakkan ribuan masa.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPFMUI) berencana melakukan aksi 515 berupa long march menuju Mahkamah Agung untuk menyampaikan tuntutan mereka yakni menjebloskan ke penjara sang mantan Bupati Belitung, Ahok, atas dugaan kasus penistaan agama.
Semoga demokrasi di negeri ini berjalan damai dan sehat. Semoga keadilan tegk sebagaimana mestinya tanpa campur tangan dan kepentingan tertentu.

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK