Langsung ke konten utama

Tangis Wanita Pasukan Oranye Ini Pecah di Kantor Ahok


Wanita pasukan oranye ini mengadu kepada Ahok.

Seorang pekerja harian lepas (HPL) Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU), Khotimah (51) menangis saat mengadu di hadapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Rabu (3/5/2017) pagi.

Pasukan oranye yang tinggal di Semper, Cilincing, Jakarta Utara ini mengaku mendadak diberhentikan sepihak sebagai petugas harian lepas oleh lurah setempat.

Padahal dirinya sudah tiga tahun bekerja sebagai pasukan oranye di Jakarta.

"Saya sudah tiga tahun PPSU di Dinas Kebersihan. Cuma tiba-tiba, kemarin, nama saya tidak ada (dari papan pengumuman)," kata Khotimah.

Khotimah mengaku sempat mengikuti tes perpanjangan masuk PPSU. Dirinya pun sempat masih disuruh bekerja.

Namun, pada akhirnya namanya tidak keluar di kantor kelurahan.

"Saya sedih, saya enggak punya kerjaan lagi. Saya enggak bisa bayar kontrakan lagi. Gara-gara umur katanya," katanya.

Selama tiga tahun, Khotimah bekerja di sekitaran kawasan kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Utara. Ia membersihkan wilayah itu dari pagi hari hingga petang.

Dirinya menuturkan sudah mengikuti tes perpanjangan kontrak dan masih diminta bekerja.
Tapi, namanya tidak tercantum dalam daftar nama-nama petugas yang lolos di kelurahan.

Tangisan Khotimah kembali pecah saat menceritakan uang gajinya selama tiga bulan terakhir tidak kunjung cair.

Ahok lantas memberikan selembar memo yang berisikan catatan agar dinas terkait segera menindaklanjuti.

"Ini saya disuruh tunggu dan disuruh bawa kertas ini," katanya.
(Tribun)

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK