Langsung ke konten utama

Fahri Hamzah Resmi Dijerat Dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Dia dianggap menghalangi KPK dalam pengusutan kasus korupsi e-KTP.
Pjs Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, Fahri dinilai menyalahgunakan wewenang saat memimpin sidang paripurna pengambilan keputusan hak angket pada Jumat (28/4/17).

Fahri dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dianggap melakukan tindakan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice. Tindakan yang dimaksud yaitu tidak ada musyawarah maupun mekanisme voting dalam memutuskan hak angket untuk KPK.


"Kami melihat tindakan Fahri Hamzah dalam upaya membenarkan hak angket itu tindakan yang ilegal, karena ditujukan untuk mengganggu kinerja KPK. Jadi itu masuk pasal obstruction, (atau) menghalang-halangi," kata Feri usai menghadiri diskusi publik di kawasan Kuningan, Jakarta (2/5/17).

Menurut Feri, Fahri tidak bisa dijerat dengan UU KUHP, karena anggota DPR memiliki imunitas saat melakukan sidang. Karena itu, koalisi menggunakan UU Tipikor, karena dapat dikenakan kepada siapapun, dalam situasi apapun.

"Ini pasal khusus yang berlaku (kepada) siapa saja yang mungkin karena jabatannya powerful, sehingga (merasa) bisa menghalangi tindakan KPK," lanjut Feri.

Koalisi yang mengadukan Fahri ke KPK itu terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Komisi Pemantau Legislatif, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum, Pukat UGM, dan Perludem.

Pada Sidang Paripurna DPR lalu, Fahri mengetok palu sebagai simbolis bahwa DPR setuju menggulirkan hak angket kepada KPK. Tindakan Fahri tersebut menuai kecaman karena tetap mengetok palu meski ada beberapa peserta sidang yang mengajukan interupsi.

Suasana Sidang Paripurna pun kikuk karena banyak peserta sidang yang menentang tindakan Fahri, diiringi aksi walk out dari fraksi Partai Gerindra.

Guru besar hukum tata negara Mahfud MD menyebut tindakan Fahri tersebut bertentangan dengan konstitusi karena mengabaikan interupsi dari beberapa peserta sidang. Menurutnya, tindakan itu dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan.

"Sekarang keputusan yang bukan dikeluarkan pejabat tata usaha negara bisa digugat ke PTUN," kata Mahfud di tempat yang sama.

Namun, Mahfud tidak berniat menggugat Fahri. Dia menilai, pembatalan hak angket tidak perlu menggugat Fahri ke PTUN. Namun fraksi yang tidak setuju hak angket tak perlu mengirim utusannya dalam perancangan panitia angket. Dengan demikian, hak angket pun tidak akan mungkin dikeluarkan oleh DPR.

"Tapi untuk apa melayani yang begitu begitu. Anggap saja itu dagelan lalu diabaikan," kata Mahfud.

Menurutnya, proses dikeluarkannya hak angket mesti disepakati terlebih dahulu oleh semua fraksi. Berdasarkan Pasal 171 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib, proses pengguliran hak angket dilanjutkan dengan pembentukan pantia khusus bernama panitia angket.

Apabila ada satu fraksi saja yang tidak setuju, maka rencana hak angket akan gugur dengan sendirinya. Sementara sejauh ini, sudah ada lima fraksi yang menyatakan tidak setuju dengan hak angket kepada KPK, yaitu fraksi Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK