Langsung ke konten utama

#SAVEKPK: Terbongkar 26 Nama Inisiator Hak Angket KPK, Fahri dan Desmond Terdaftar

DPR telah menyetujui usulan hak angket KPK meski banyak penolakan dari sejumlah fraksi. Sudah ada 26 nama, yang sebelumnya tertulis 19 nama inisiator hak angket KPK. Siapa saja?

Beredar kembali daftar yang berisi nama-nama pengusul hak angket KPK di kalangan wartawan, Sabtu (29/4/2017). Awalnya, ada 19 nama yang ketahuan meneken usulan tersebut, namun kini bertambah 7 nama dan semuanya berasal dari fraksi Hanura. Dengan demikian, hak angket sudah bisa diusulkan karena memenuhi syarat minimal 25 nama dari minimal dua fraksi.

7 nama inisiator angket KPK dari fraksi Hanura7 nama inisiator angket KPK dari fraksi Hanura Foto: Dok. Istimewa

Sudah ada 8 nama dari fraksi Hanura yang meneken usulan angket KPK. Hal ini wajar, karena Hanura menegaskan mendukung usulan hak angket KPK. Hanura ingin mengetahui siapa penekan kadernya, Miryam S Haryani dalam kasus e-KTP.

Adapun 26 nama yang ikut meneken usulan hak angket KPK adalah sebagai berikut:

Fraksi Partai Golkar
Syaiful Bahri Ruray
Endang Srikarti Kandayani
Agun Gunandjar
Anton Sihombing
Noor Achmad
Ridwan Bae
Muhammad Nur Purnamasidi
Nawafie Saleh
Ahmad Zacky Siradj
Adies Kadir

Fraksi PDIP
Masinton Pasaribu
Eddy Wijaya Kusuma

Fraksi PKS
Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR)

Fraksi Partai Gerindra
Desmon J Mahesa

Fraksi PPP
Arsul Sani

Fraksi PAN
Daeng Muhammad

Fraksi NasDem
Taufiqulhadi
Ahmad Sahroni

Fraksi Partai Hanura
Dossy Iskandar
Dadang Rusdiana
Djoni Rolindrawan 
Samsudin Siregar
M Farid Al Fauzi
Ferry Kurniawan
Frans Agung Mula Purba 

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK