Langsung ke konten utama

Panitia Tamasya Al-Maidah 51: Kami Tidak Mendukung Anies-Sandi, Jika Ahok Menang Kami Bisa Terima

Dalam foto, ternyata Amien Rais salah satu panitia Tamasya Al-Maidah 51
Ketua Panita Tamasya Al-Maidah Ustaz Ansufri ID Sambo menjelaskan maksud gerakan yang dia pimpin. Dia menegaskan gerakan ini tidak ada maksud untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub DKI. 

Hanya saja, menurut dia, warga DKI yang akan menggunakan hak suaranya harus ingat tentang Surat Al-Maidah ayat 51. Sesuai dengan surat tersebut, kata dia, tentu aneh jika umat Islam memilih pemimpin seorang yang menistakan agama. 

"Tidak ada dukungan kepada paslon. Jadi asalkan tidak orang yang menistakan agama. Masak orang yang menista agama kita angkat jadi pemimpin?" kata pria yang akrab disapa Sambo itu di Masjid Al-Azhar, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2017).

Sambo menegaskan, dengan sikap itu, bukan berarti Tamasya Al-Maidah bertujuan mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Sebab, menurut dia, saat Pilgub DKI masih diikuti tiga pasang calon, pihaknya juga memperjuangkan Surat Al-Maidah ayat 51. 

"Kita tidak ada urusan dengan Anies-Sandi, kita tidak ada urusan, urusannya sama Ahok. Kita waktu ada tiga paslon, kita bukan pada Anies-Sandi," ujar Sambo.

"Anies-Sandi tak ada hubungan dengan kita, tak ada urusan dengan politik, urusannya semata-mata ingin menegakkan Al-Maidah itu sendiri. Makanya kita namakan Tamasya Al-Maidah. Tadinya kita mau bikin wisata demokrasi, tapi tidak ada nilai ibadahnya," tambah dia. 

Sambo menegaskan siapa pun yang menang dalam Pilgub DKI seharusnya orang Islam. Akan tetapi, jika Ahok yang menang, asalkan melalui proses demokrasi, hal itu bisa diterima. 

Mau kopi pak?

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK