Langsung ke konten utama

MK Membatalkan Kewenangan Mendagri Dalam Mencabut Perda, Ada Kaitan Dengan Anies?


Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membatalkan Perda. Kini kewenangan pembatalan menjadi hak Mahkamah Agung (MA). Mendagri Tjahjo Kumolo menyesalkan putusan itu.

"Saya sebagai Mendagri jujur tidak habis pikir dengan putusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Perda-perda yang jelas-jelas menghambat investasi," kata Tjahjo kepada wartawan, Jumat (7/4/2017).

Alasan pertama yaitu pembatalan Perda adalah merupakan domain eksekutif review. Kedua, Perda adalah produk pemerintah daerah yaitu antara kepala daerah dengan DPRD. 

"Akibat putusan MK tersebut maka potensi yang mengakhawatirkan adalah program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu (pusat dan daerah) jelas akan terhambat karena sekarang masih banyak Perda yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperpanjang birokrasi perijinan investasi lokal, nasional dan interfnasional," papar Tjahjo.

Di sisi lain, Mendagri juga sangat tidak yakin MA mampu membatalkan Perda dalam waktu dekat/singkat kalau harus satu-satu MA memutuskan. Pengalaman tahun 2012 hanya ada dua Perda yang dibatalkan oleh MA. 

"Kemendagri akan mengajak Asosiasi Kepala Daerah Kabupaten, untuk mencari jalan keluarnya tentang masalah ini," cetus Tjahjo. 

Nah dalam kasus ini, memang susah untuk kita simpulkan mengapa MK seberani itu memutuskan bahwa Mendagri tidak memiliki wewenang dalam mencabut Perda. Saya beropini mungkin ada hubungan dengan Perda yang akan diusung oleh Anies yaitu Perda Syariah.

Kepentingan dalam merebut kekuasaan bisa saja terjadi melalui Institusi Terhormat seperi MK & MA ini. Dan tidak ada manusia yang suci bisa menahan godaan dosa, kecuali menghindar dan pergi dari situsai itu..

Hanya Opini jangan diambil hati, jika ambil hati anda pasti menjadi tersangka karena mencuri hati merupakan kriminal tingkat tinggi dan bisa menyebabkan banyak orang sakit hati.

Salam sakit hati.

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK