Langsung ke konten utama

Mengharukan, Demi Seorang Nenek Mendapatkan Rumah Susun, Ahok Relah Pecat Pejabat


AHOK Pecat Pejabat DKI – Ini adalah sepenggal kisah tentang AHOK yang berani memecat pajabat DKI demi membela warganya. Beberapa pejabat eselon II DKI Jakarta pun mundur dari jabatannya karena tidak setuju dengan kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang ternyata bermula dari pertemuannya dengan seorang nenek.
Pertemuan dengan sang nenek tersebut terjadi di Rusunawa Marunda. Kepada Ahok, nenek itu mengaku sudah meminta unit rusun sejak tiga tahun lalu, tetapi tidak juga diberikan oleh UPT Rusun Marunda.
Ahok kemudian mengurus langsung permasalahan sang nenek. Pejabat UPT Rusun Marunda pun berjanji bakal memberi rusun kepada si nenek.
“Saya pergi cek kapal, sampai di Muara Baru sudah jam 6-an, harus nyeberang buat sampai rumah saya. Ajudan bilang, kita pulangnya naik mobil saja karena ada ombak besar. Wah, perasaan saya pasti ada yang enggak ikhlas nolong nenek itu,” kata Ahok.
Kembali ke Marunda, Ahok bertemu lagi dengan sang nenek. Namun, nenek itu masih belum juga didaftarkan untuk mendapat unit rusun. Kata si nenek, pejabat UPT Rusun Marunda langsung pergi begitu saja.
“Saya bawa nenek ini ke pendaftaran. Sampai di situ, ada PNS, ada non-PNS di pendaftaran rumah susun. Semua lihatin saya, Kepala UPT-nya pergi,” kata Ahok kesal.
Tak ada yang mau memberi daftar penerima unit rusun kepada Ahok. Saking kesalnya, Ahok sampai meminta sang ajudan untuk mempersiapkan senjata jika perlawanan terjadi.
Keesokan harinya, Ahok meminta Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk memecat semua pejabat UPT Rusun Marunda. Kemudian, Ahok mengaku langsung didatangi oleh Novizal, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.
“Pak Novizal datang dibawa sama Pak Putu (mantan Kepala Dinas P2B Putu Indiana) dan Pak Moko (mantan Asisten Sekda bidang Pembangunan Wiriyatmoko), bawa surat ke saya. Katanya Pak Novizal mau mengundurkan diri kalau semua (pejabat) UPT dipecat, itu tembusan ke gubernur,” kata Ahok.
“Katanya, ‘Kalau Bapak pecat, ini pejabat eselon II akan mundur semua’,” kata Ahok.
“Saya bawa nenek ini ke pendaftaran. Sampai di situ, ada PNS, ada non-PNS di pendaftaran rumah susun. Semua lihatin saya, Kepala UPT-nya pergi,” kata Ahok kesal.
Ternyata, lanjut dia, surat tembusan belum diterima Jokowi. Karena itu, ia menganggap hal ini sebagai gertakan dari anak-anak buahnya. Akhirnya, Jokowi mengizinkan Ahok memecat para pejabat UPT Rusun Marunda.
“Dari dulu saya digertak. Saya justru, (PNS) mogok semua saja, biar hemat gaji,” kata Ahok.
Novizal pun menjadi pejabat eselon II pertama yang mengundurkan diri, disusul oleh mantan Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan, mantan Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Haris Pindratno, mantan Kepala Dinas Tata Air Tri Djoko Sri Margianto, dan terakhur Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. (sumber: kompas.com)
“AHOK Pecat pejabat DKI demi membela seorang nenek”
Kuangkat secangkir kopi buatmu pak Ahok...

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK