Langsung ke konten utama

Isu SARA Mampu Menggerus Suara Ahok-Djarot


Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menelan pil pahit dalam putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Berdasarkan hasil hitung riil (real count) yang dirilis oleh Komisis Pemilihan Umum, pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno unggul dengan selisih 15,9 persen dari Ahok-Djarot. 

Ahok-Djarot mengumpulkan 42,05 persen atau 2.351.438 suara selama putaran kedua. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan hasil putaran pertama sebanyak 42,96 persen atau 2.357.785 suara.

Tergerusnya suara Ahok-Djarot dalam putaran kedua disebabkan beberapa hal. Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebutkan penurunan suara yang diperoleh Ahok-Djarot tersebut karena adanya migrasi pemilih massa mengambang (swing voters) yang beralih mendukung Anies-Sandi. 

Karyono mengatakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang menyerang Ahok menjadi faktor yang menggerus suara masa mengambang. 

“Isu SARA memiliki pengaruh yang lebih dahsyat dan sulit untuk dilawan, terbukti hal itu mampu menurunkan elektabilitas Ahok-Djarot,” kata Karyono dihubungi CNNIndonesia.com. 
Padahal bila melihat tingkat kepuasan, mayoritas warga Jakarta puas dengan kinerja kepemimpinan Ahok-Djarot. 

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (Indikator) mengatakan sebanyak 76 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Ahok. Adapun lembaga survei Median menyebutkan sebanyak 65,6 persen responden puas dengan kinerja sang petahana. 

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ikhsan Darmawan mengatakan hal yang sama. Kasus dugaan penistaan agama dianggap berefek signifikan dalam menentukan pilihan. Hanya para pemilih yang melihat ukuran kinerja semata yang memilih Ahok. 

“Angka 42 persen yang memilih Ahok itu sepertinya memang sudah mentok enggak bisa naik lagi," kata Ikhsan dihubungi CNNIndonesia.com. 

Di samping serangan isu SARA, kedua pengamat menganggap partai pendukung Ahok-Djarot kurang solid dibandingkan seterunya. Karyono melihat kinerja dari partai pendukung Anies-Sandi kompak, terstruktur, sistematis, dan masif dalam bekerja dan manajemen isu. 
Mengapa jumlah suara Ahok-Djarot turun? Konvoi para pendukung Anies-Sandi. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
"Partai pendukung pasangan nomor tiga, mereka betul-betul kerja dan turun ke basis pemilih sementara kalau kita lihat dari kinerja tim pasangan calon nomor dua dari segi partai tidak menunjukkan kekompakan," kata Karyono. 



Seperti diketahui, Anies-Sandi disokong oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang dan Perindo. Tak hanya partai, kelompok massa yang menyerang Ahok dengan isu agama pun mendukung Anies-Sandi. 

Sebaliknya, kata Karyono, partai pendukung Ahok-Djarot yang kurang solid. Dari deretan partai pendukung yakni PDIP, Partai Golkar, Hanura, NasDem, PPP, PKPI, PSI dan PKB, dia menilai hanya PDIP yang tampak bekerja. 

Di antara partai pendukung pun tampak terjadi perpecahan suara, seperti beberapa orang Golkar yang menyeberang ke Anies-Sandi. 

Karyono juga menilai masuknya beberapa partai pendukung seperti PKB dan PPP tidak optimal dan terlambat. 

“Meskipun ada PKB sebagai simbol partai Islam yang seharusnya bisa melawan dan menipis isu SARA, tapi kan faktanya itu tidak mudah," kata Karyono.

Ikhsan menyatakan kerjasama Ahok-Djarot dengan banyak partai tak berefek hingga ke tingkat akar rumput. "PPP dan PKB bergabung ke dalam koalisi Ahok-Djarot, namun para pemilihnya enggak cukup solid dan patuh terhadap partai,” kata Ikhsan. 

Ikhsan menambahkan, isu pembagian sembako yang menimpa kubu Ahok-Djarot sebagai faktor yang menggerus suara. “Berefek kepada pemilih yang tidak suka dengan politik uang,” kata dia
.

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK