Langsung ke konten utama

Ibu Kota Pindah Ke Palangkaraya

Rencana pemindahan ibu kota tengah bergulir di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun sedang mengkaji rencana tersebut.

Pemindahan ibu kota tak bisa dengan mudah dilakukan. Berbagai aspek perlu diperhatikan untuk bisa mewujudkan hal itu. Salah satunya ialah persoalan kondisi ekonomi dan investasi yang selama ini berpusat di Jakarta.



Lantas apakah pemindahan ibu kota bakal berdampak pada investasi dalam negeri?

"Tidak ada (dampak), jadi itu justru pemerintah berkonsentrasi ke pusat satu daerah, sebagai pusat pemerintahan. Tapi pusat bisnisnya tetap di Jakarta. Jadi tetap jalan investasi," ungkap Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Azhar mengatakan, telah banyak negara-negara yang melakukan pemindahan terhadap ibu kotanya. Dan pemindahan tersebut tidak mempengaruhi iklim investasi setiap negaranya.

"Banyak negara-negara melakukan itu. Coba kita lihat Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, itu kan pusat pemerintahannya yang dipindahkan. Kemudian dulu Australia dari Sidney pindah ke Canberra. Terus Myanmar juga, dari Rangoon ke Naypyidaw. Jadi sebetulnya sudah banyak yang melakukan itu, bukan hanya Indonesia saja," kata dia.

Hanya saja, kata Azhar, dibutuhkan persiapan yang matang serta kajian yang spesifik, terhadap rencana pemindahan ibu kota.

"Hanya memang, Presiden kan sedang minta (rencana) dikaji oleh Bappenas. Dari segi biaya, efisiensi dan lainnya. Karena itu juga memerlukan biaya yang besar," tuturnya.

Sumber: detikfinance

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK