Langsung ke konten utama

Fahri Mengatakan Video Kampanye Ahok Rasis, Bagaimana Dengan Anies Yang Terang-terangan Tolak Mayat?


Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengomentari video tentang keberagaman yang diunggah cagub DKI Basuki T Purnama jelang pemungutan suara Pilgub Jakarta putaran dua. Fahri tak setuju dengan isi video itu. 

"Jangan pilkada ini nyuruh kita mengorbankan semua hal, ini kan berbahaya," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017). 

Fahri berkata politik saat ini, khususnya Pilkada DKI telah memberikan dampak yang hebat bagi masyarakat Jakarta. Fahri menganggap video tersebut sengaja disebar oleh Ahok. 

"Politik ini khususnya Pilkada ini merusak semua hal terutama karena kelakuan Ahok dan kubunya. Kesengajaan karena di situ ada gambarnya Ahok dan dia memprove video itu," sebutnya. 

Fahri pun punya pandangan terkait isi video tersebut. Menurutnya, ada sebuah ketidakadilan.

"Seolah-olah korbannya etnis Cina, pelakunya Islam, berkopiah, bersorban. Seolah pelaku ini gak ada karyanya, etnis Cina berprestasi olahraga dan sebagainya, itu nggak fair, mengadu domba antara etnis. Itu rasialis," jelasnya. 

Video yang diberi judul #BeragamItuBasukiDJarot tersebut di-postingAhok sehari yang lalu melalui akun Instagram-nya, @basukibtp. Dilihat detikcom pada Senin (10/4) sekitar pukul 13.25 WIB, video tersebut sudah dilihat 285.983 kali dan disukai oleh lebih dari 63 ribu netizen.

ACTA kemudian melaporkan Ahok-Djarot ke Bawaslu RI terkait video tersebut. ACTA menilai hal tersebut melanggar Pasal 69 huruf B UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yaitu dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan. 

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK