Langsung ke konten utama

Djarot Bedah Rumah Warga, Sandiaga Iri dan Mencurigai Program itu Bermuatan Politis


Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyayangkan pelaksanaan bedah rumah oleh Djarot Saiful Hidayat di masa tenang jelang pencoblosan. Sandiaga berharap kegiataan tersebut tidak bermuatan politis.

"Bagus, ini sudah ditunggu lama warga dan bisa membantu warga. Pak Djarot saya yakin ini pelaksanaan timingnya sangat krusial, saya berharap kegiatan yang baik tidak terpolitisasi, mungkin dianggap sebagi inisiatif. Tapi mestinya dilakukan dari dulu, sehingga tidak menimbulkan persepsi," kata Sandiaga di kampus BSI, Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (17/4/2017).

Sandiaga menekankan program bedah rumah seharusnya dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum pencoblosan. Ia mengatakan karena pelaksanaan bedah rumah jelang pencoblosan sangat rentan dengan dugaan politik pencitraan.

"Bedah rumah ini kan belum dianggarkan, belum terprogram dengan baik. Saya berharap tidak hanya berhenti pas pilkada, tapi terus berlanjut. Mungkin pelajaran juga bagi petahana, program pemerintah itu mungkin pas di ujung supaya tidak jadi ajang kampanye, bisa ditugaskan kepada orang lain. Kan ada kepala SKPD nya atau Sekda yang bisa mewakili. Kalau nggak, ini pasti dianggap sebagai bagian politik pencitraan, money politics," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menghadiri acara Launching Pelaksanaan Bedah Rumah ke 83 rumah di Cilincing, Jakarta Utara. Ini menjadi agenda kunjungan kerja pertama Djarot sebagai wakil gubernur setelah masa kampanye putaran kedua Pilgub DKI berakhir.

Terdapat ratusan anggota pasukan pelangi, yang terdiri dari pasukan merah, pasukan biru, pasukan oranye, dan pasukan hijau, yang berbaris di sepanjang jalan menuju lokasi rumah yang berhasil dibedah. Djarot mengatakan bedah rumah tersebut dibangun dengandana CSR dari berbagai perusahaan. 

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK