Langsung ke konten utama

Ahok Maju Pilgub Kaltim 2018?


SAMARINDA – Geliat PDI Perjuangan menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 belum terlihat. Kerja ekstra mesti mereka perbuat. Ini mengingat partai politik (parpol) lain di Benua Etamsudah mulai mempersiapkan diri.
Tentu, menjadi kerugian besar bagi PDIP bila tak ambil bagian dalam perebutan kursi KT I.
Sebab, partai dengan 10 kursi di DPRD Kaltim itu merupakan pemilik suara terbanyak kedua setelah Golkar dengan 13 kursi. Hanya butuh satu kursi lagi untuk bisa mengusung pasangan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Namun, partai moncong putih itu diprediksi akan memberi warna berbeda dalam kenduri demokrasi tahun depan tersebut.
Terutama, dalam memunculkan figur alternatif bakal cagub dan cawagub. Tak menutup kemungkinan pasca Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah dalam Pilgub DKI Jakarta, yang bersangkutan didorong PDIP maju di Kaltim. Apalagi yang bersangkutan telah purnatugas sebagai gubernur DKI pada Oktober 2017. Sementara itu, menurut rencana Pilgub Kaltim dihelat Juni 2018.
“Semua mungkin. Kalau Bu Mega mengirim ke Kaltim, kenapa enggak? Tapi, masalahnya banyak juga daerah lain yang menginginkan,” ujar Edy Kurniawan, sekretaris Fraksi PDIP PDRD Kaltim, kemarin (27/4). Sumber terpercaya dari internal PDIP, bahkan, menyampaikan, ada opsi kader PDIP mantan kepala daerah di luar Kaltim dimunculkan maju pada 2018. Salah satunya, Eddy Rumpoko (ER), mantan wali kota Batu, Jawa Timur dua periode itu (2007–2017).  ER yang memiliki latar belakang pebisnis juga memiliki usaha di Kaltim.
Di samping itu, yang bersangkutan juga memiliki jejaring pergaulan dengan tokoh pemuda Kaltim, Said Amin. Keduanya, sama-sama tergabung di Pemuda Pancasila. Soal itu, Edy tidak mengiyakan, tak juga membantah. “Kalau bicara kemungkinan ‘kan bisa saja,” tuturnya. Sumber dari internal PDIP, pada Pilgub Kaltim 2013, Edy juga pernah diwacanakan dan ditawarkan menjadi calon gubernur.
Meski demikian, PDIP akan mengutamakan kader internal di daerah. Sejumlah nama berpeluang. Mulai Emir Moeis, Awang Ferdian Hidayat, Ismael Thomas, Siswadi, serta Dody Rondonuwu. Termasuk, sederet nama anggota F-PDIP DPRD Kaltim juga memiliki kans.
Tapi, hingga mengerukutkan satu nama, proses itu masih panjang. ”Apakah nomor satu atau dua, itu belum ditentukan. Kami mengamati dinamika. Siap saja nomor satu atau dua,” kata dia. Dari waktu ke waktu, semua masih mungkin berubah. Hanya, dalam waktu dekat, DPD PDIP Kaltim akan mulai membuka penjaringan dan penyaringan bakal cagub dan cawagub. Sebelum itu, terlebih dulu akan membentuk tim yang direncanakan pada awal Mei.
Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu tak khawatir dengan langkah politik yang terbilang agak sedikit lambat dibanding parpol lain. Sekembali dari kekalahan Ahok di DKI, PDIP makin solid. Banyak pengalaman yang dipetik pengurus Kaltim. “Militansi, muruah, perjuangan, dan semangat terjaga. Modal itu dijadikan salah satu amunisi sebagai penentu atau pewarna Pilgub Kaltim,” ucap legislator daerah pemilihan Samarinda itu.
Sekalipun, diakui, DKI dan Kaltim berbeda. Namun, saat pengalaman pahit itu dirasakan PDIP, tidak didapat partai lain. Termasuk, serangan politik. Dan, itu diyakini sudah bisa diantisipasi dalam pilgub tahun depan. Untuk urusan pilkada, Ketua DPD PDIP Kaltim Dody Rondonuwu jauh hari sebelumnya telah mengisyaratkan tidak akan maju. Dia lebih memilih fokus berjuang di legislatif, serta mengawal agenda partai menyongsong Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.
Kesempatan berkompetisi akan diberikan kepada kader lainnya. PDI Perjuangan memang punya kader berpengalaman menjadi kepada daerah. Yakni, mantan Bupati Kubar dua periode 2006–2016, Ismail Thomas. Kemudian, ada Wakil Ketua DPRD Samarinda Siswadi. Bahkan, kader senior Emir Moeis disebut-sebut akan turun gunung. “Bergantung beliau (Emir Moeis), bersedia atau tidak,” kata Dody.
Sampai sejauh ini, masyarakat Kaltim belum disuguhkan figur alternatif dalam Pilgub Kaltim. Ungkapan ‘itu-itu saja’ mewarnai bursa kandidat bakal calon gubernur (cagub). Adapun figur yang berpeluang maju, yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar. Di samping itu, Isran Noor (mantan bupati Kutai Timur).
Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin menuturkan, di luar nama figur yang santer muncul dalam perburuan kursi gubernur, tidak ada pilihan nama lain yang siap. Tidak mungkin, terang dia, mendorong mobil yang mogok. “Kami juga mau ada figur alternatif. Minimal orang itu berprestasi, sehingga ada daya tarik yang bisa dijual ke masyarakat. Faktanya tidak muncul,” kata Syafruddin, kemarin (26/4). “Kalau ada, partai pasti welcome. Siap mengorbitkan,” sambungnya.
Ketua DPW PAN Kaltim Darlis Pattalongi mengatakan, tidak hanya partai yang bertanggung jawab. Paling pokok ialah masyarakat. Sebab, pada akhirnya masyarakat yang memilih. Bila pilihan masyarakat berat dengan pertimbangan pragmatis, semakin menjauhkan figur yang hanya memiliki ide dan gagasan untuk maju pilkada. “Jauh dari semangat kompetisi kalau pragmatisme dominan,” imbuhnya. 
Sedianya, LSM dan dunia kampus juga bertanggung jawab memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Bila hendak pilkada semakin berwarna, mesti diperjuangkan bersama agar pilihan masyarakat tak tertumpu dengan alasan pragmatis.

sumber: prokal.co

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK