Langsung ke konten utama

JIKA NEGARA MEMBIARKAN SPANDUK SARA MAKA NEGARA MELAKUKAN PELANGGARAN HAM

SUARA POSPERA:


Penganiayaan, Pengeroyokan serta penyerbuan rumah pendukung Basuki Djarot, saudara Iwan, merupakan buah dari tersebarnya kebencian SARA akibat maraknya spanduk spanduk provokasi dan penyebaran kebencian yang merata di seluruh wilayah Jakarta.
Kita sama sama tahu bahwa seluruh spanduk penyebar kebencian itu dibuat karena terkait untuk memenangkan salah satu Paslon Cagub dan Cawagub.
Lebih jauh lagi, spanduk spanduk penyebar kebencian dan isu SARA bertebaran di banyak tempat tersebut dibaca bukan saja oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak anak kecil dan dibawah umur mulai SD, SMP maupun SMU.
Akibatnya isi kepala anak dan hati anak anak kecil dan dibawah umur itu sudah merasuk kebencian SARA. Anak anak kecil dan dibawah umur itu "dipaksa" melalui spanduk spanduk untuk membenci sesama manusia hanya karena perbedaan etnis dan agama.
Hasil nya sudah dirasakan bagaimana anak anak kecil dan dibawah umur saat ini saling mencibir, mamaki dan mengeliminir teman sekelasnya, teman sepemukimannya yang berbeda etnis dan Agama.
Jika ini semua dibiarkan oleh Negara maka kita tinggal menunggu hari untuk mendengar berita pengeroyokan, penganiayaan dan berbagai kekerasan fisik maupun verbal dari sekelompok anak SD terhadap temannya yang berbeda Etnis dan Agama.
Tidak bisa dibayangkan bagaimana prilaku pendukung paslon itu jika paslon nya menang dan berkuasa di Jakarta. Jangan jangan nanti yang dipaku di tembok tembok bukan lagi spanduk kebencian tapi orang orang yang mereka benci. Jangan jangan nanti yang di gantung di tiang tiang listrik bukan lagi spanduk kebencian tapi tubuh orang orang yang mereka benci.
Tanggal 19 April Pilkada Jakarta selesai tetapi kebencian SARA yang sudah tertanam di kepala, merasuki hati dan mengalir dalam urat nadi melalui spanduk spanduk SARA itu tidak seketika berhenti saat penghitungan suara berakhir.
Terkait dengan semua uraian diatas. Untuk mencegah "iwan iwan" lain berjatuhan, untuk memadamkan api kebencian dan racun SARA yang terlanjur disebarkan maka mau tidak mau Negara harus bertindak tegas. Untuk itu maka kami menyampaikan sikap sebagai berikut :
Point tuntutan :


1. Agar Polisi mengusut tuntas Pengeroyokan,penganiayaan berencana.

2. Agar polisi dan istansi terkait bersikap tegas membersihkan seluruh spanduk provokatif berisi SARA dan kebencian yang dibaca bahkan oleh anak2 SD serta terbukti telah merusak kedamaian yang selama ini terjaga.

3. Menangkap pembuat dan pemasang spanduk provokatif, SARA dan kebencian.

4. Jika polisi dan instasi terkait membiarkan hal itu maka bisa dikatakan polisi dan instansi terkait melakukan pelanggaran HAM dengan bentuk pembiaran terjadinya intimidasi terhadap hak hak politik Rakyat.

5. Agar Komnas Perlindungan Anak bersikap dan bertindak mencegah kebencian SARA yang ditularkan ke anak anak kecil dan dibawah umur.

5. Menuntut negara untuk melindungi setiap perbedaan sikap politik dan keyakinan ber Agama agar bebas dari intimidasi.

6. Meminta seluruh Rakyat Indonesia khususnya Rakyat Jakarta untuk tetap bersatu, bergandengan tangan melawan adu domba, provokasi SARA dan penyebaran kebencian.

7. Meminta seluruh para paslon dan pendukungnya, no 2 maupun no 3 bersama sama turun kelapangan bergotong royong membersihkan jakarta dari spanduk spanduk kebencian SARA dan bersama sama untuk mewariskan pada anak cucu kita kesejahteraan bukan kebencian.

Jakarta 15 Maret 2017


DPC POSPERA
Jakarta Barat.

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK