Langsung ke konten utama

Gila...Sandiaga Mengatakan Hampir Dua Puluh Persen Warga Jakarta Gangguan Jiwa Sehingga Maraknya Tawuran, Akar Masalah di Pemprov DKI


Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku prihatin atas maraknya tawuran yang masih marak. Sandiaga menilai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang tidak berpihak menjadi salah satu penyebabnya.

"Yang kami lihat akar permasalahannya itu adalah dua. Pertama, kebijakan daripada Pemprov itu sendiri dan kedua ekonomi yang semakin dirasakan semakin berat," kata Sandiaga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/3/2017).

Sandiaga mengatakan akibat permasalahan tersebut banyak warga Jakarta yang menderita masalah gangguan kesehatan. Permasalahan tersebut, menurut Sandiaga, menyebabkan tawuran terjadi.

"Tawuran itu kami baru dapat briefing bahwa ada permasalahan serius yang dialami oleh warga Jakarta seperti kota metropolis yang lain. Yaitu gangguan kesehatan jiwa jadi hampir 20 persen warga Jakarta itu mengalami gangguan kesehatan jiwa baik yang sangat ringan, tidak terdeteksi maupun yang berat. Salah satu ekses daripada gangguan jiwa itu adalah keinginan untuk cepat marah dan akhirnya menimbulkan tawuran," kata Sandiaga.

Sandiaga berjanji mendorong warga untuk pemuda untuk melakukam kegiatan yang positif seperti kesenian dan olahraga. Dirinya optimis dengan program tersebut tawuran dapat diminimalisir.

"Anak-anak muda diberikan kegiatan yang lebih positif seperti kegiatan olahraga dan seni, kegiatan-kegiatan menyentuh supaya mereka lebIh optimis kedepan. Jadi itu tugas kami sebagai pemimpin untuk dapat merumuskan agar akar dari tawuran ini bisa selesai," katanya. 

Anda masyarakat Jakarta gangguan jiwa gak, jadi kalau ada yang pilih sandi berarti anda benar2 gangguan jiwa

Bongkarrrr......

sumber disini

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK