Langsung ke konten utama

Rizieq Memaksa Kasus Yang Menimpa Dirinya di Hentikan, Bagaimana Dengan Ahok?


Rizieq sudah terkena banyak kasus dan dilaporkan hingga belasan kali pula. Saya tidak perlu ingatkan lagi kasus-kasus apa saja yang sedang menimpa Rizieq, search di Internet, ada banyak yang sudah memberitakan.
Beberapa waktu lalu, Rizieq meminta kasus logo palu arit di lembarang uang Rupiah baru yang melibatkan dirinya segera dihentikan. Permintaan ini langsung direspon oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan terheran-heran. Dia heran bagaimana ada permintaan kasus itu dihentikan. Bahkan dia meminta diajari cara mengetik surat penghentian kasus tersebut. Sebuah sentilan yang merupakan kode bahwa kasus ini akan tetap dilanjutkan.
“Saya tidak mengerti gimana mengetiknya, penyidik ada, tanya penyidiknya langsung coba. Gimana cara menghentikannya, ajarkan saya,” kata Iriawan. Sebelumnya anggota tim advokasi GNPF, Kapitra Ampera mendesak polisi untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah kasus yang dituduhkan pada Rizieq. Alasannya adalah dia menilai polisi tidak bisa menemukan unsur tindak pidana seperti yang dituduhkan.
Setahu saya yang bisa menghentikan kasus ini adalah pihak yang melaporkan dengan cara mencabut gugatan? Kenapa tidak langsung saja mediasi dengan pihak pelapor? Lagipula rasanya aneh mendesak dikeluarkannya SP3, dengan dalih tidak menemukan unsur pidana. Yah, namanya juga sedang diselidiki kasusnya. Kalau memang nanti tidak terbukti ya pasti akan dibebaskan.
Lagi-lagi saya teringat dengan Ahok yang sedang menjalani kasus dugaan penistaan agamanya. Apakah Ahok mewek-mewek minta kasusnya dihentikan, atau memaksa polisi menerbitkan SP3? Apakah Ahok susah dipanggil alias suka mangkir? Bandingkan dengan Rizieq yang belum apa-apa saja sudah mulai bereaksi seperti orang gelisah.
Rizieq adalah salah satu yang paling lantang menyuarakan agar kasus Ahok segera diproses, bahkan tidak jarang melakukan penekanan. Pengerahan massa pun dilakukan hanya demi untuk Ahok. Ahok harus diproses, Ahok harus dipenjara, Ahok harus ditahan segera. Tahan penista agama. Penjarakan penista agama. Sekarang Ahok sedang diproses hukum dan sudah menjalani sidang 11 kali.
Tapi lucunya kasus Rizieq malah minta dihentikan. Di mana logikanya? Di mana letak keadilannya? Adilkah meminta bahka memaksa kasus orang dipercepat, diusut hingga tuntas, tapi kasusnya sendiri minta dihentikan saja? Bukan hanya lucu, tapi juga bentuk keegoisan yang tidak pada tempatnya. Sudah jelas bahwa ini adalah bentuk kebencian semata terhadap Ahok. Ketika Rizieq terkena batunya, ia berusaha mengelak dengan berbagai cara.
Saya rasa sulit untuk mengelak, karena ada banyak kasus yang sedang menimpanya akibat ulah sendiri. Jika ingin menerapkan konsep keadilan dalam hukum, atau istilahnya SBY equality before the law, maka Rizieq juga harus bersedia diproses dengan cara yang sama seperti Ahok. Dan apabila Rizieq ingin kasusnya dihentikan, maka Ahok juga harus dihentikan juga. Jika dia merasa kasusnya dikriminalisasi, kasus Ahok juga sebenarnya dikriminalisasi atau dipolitisasi. Seharusnya Rizieq minta tolong pada polisi agar mengeluarkan SP3 untuk kasus Ahok biar sama-sama adil.
Beberapa pihak mengatakan ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi ulama. Ini juga sulit dicerna oleh pikiran saya. Menurut Iriawan apa yang dilakukan kepolisian adalah berdasarkan laporan yang masuk bukan karena identitasnya yang dilaporkan berdasarkan ulama. Dia meminta semua pihak agar tidak mencampur aduk proses hukum dengan agama.
“Kita nggak pernah, jangan dijustifikasi mengkriminalisasi ulama, nggak boleh loh. Saya agama Islam, saya tuh haji, saya punya pesantren juga, ulama guru saya. Ini kan perorangan, Rizieq Shihab, Munarman, Bachtiar Nasir itu perorangan bukan ulamanya,” kata Iriawan.
Inilah yang saya maksud dengan agama yang dicampuradukkan dengan politik atau hukum, segalanya jadi tidak jelas dan dijadikan tameng. Jika ulama, terbukti melakukan tindak pidana, apakah sama sekali tidak boleh diproses dengan dalih seorang ulama? Kalau begini caranya, alasan ‘kriminalisasi ulama’ bisa berpotensi dimanfaatkan agar bisa kebal hukum. Justru ini akan menimbulkan ketidakadilan.
Seorang ulama boleh melakukan apa pun, dan ketika tersandung kasus, maka hanya perlu mengingatkan bahwa ini adalah ‘kriminalisasi ulama’ sehingga proses penyidikan pun dihentikan. Inilah yang terjadi jika agama dicampur dengan hukum, saling berbenturan sehingga beginilah jadinya. Satunya menggunakan hukum, satunya lagi memakai agama. Tidak sinkron jadinya. Tidak akan klop.
Usaha pengelakan Rizieq ini akan terasa sulit, karena begitu keluar dari satu kasus, maka kasus lain sudah menunggunya. Seperti pepatah keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Ini semua adalah akibat dari perbuatan sendiri, dan seperti kata Iriawan, ini tidak ada hubungannya dengan status ulama, melainkan nama perorangan. Jadi tidak usah dicampur-campur karena akan bikin bingung. Cukup hadapi saja kasus ini dengan gentleman seperti Ahok. Meminta kasusnya dihentikan malah akan membuat orang jadi yakin kasus Ahok dipolitisasi.
Bagaimana menurut Anda?
sumber disini

Postingan populer dari blog ini

Presiden Donald Trump Resmi Dilengserkan, Presiden Ketiga dalam Sejarah AS

Donald Trump WASHINGTON DC  - Presiden AS Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" yang dimakzulkan atau impeachment. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam waktu setempat (18/12/2019), DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana mereka akan membahasnya tahun depan. Di tahap ini, kecil kemungkinan Tr

Diguyur Hujan Deras Senayan Digenangi Banjir Setinggi 1 Meter

Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta hingga berjam-jam membuat beberapa titik di Ibukota terendam banjir. Seperti yang terjadi baru-baru ini di daerah Senayan, Senin (17/12/2019) Terlihat dari  video  unggahan oleh seorang Netizen yang dibagikan di grup laman Facebooknya, Daniel Pray , membagikan unggahan video yang menunjukan aktivitas pengendara yang sibuk menyelamatkan kendaraan mereka yang terendam banjir.  Senayan terendam banjir, Senin, (17/12/2019) Dari unggahan tersebut beberapa komentar kocak dan nyeleneh muncul, diantara : Natalia Claudia Soetantiyo   Wuihh keren banget jakarta kaya venice 1 Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  2 jam Harry Ibrani   Salah ahokkk Sembunyikan atau laporkan ini Suka  ·  1 jam Wendy Tjandra   Jelas ahok yg salah.. kenapa dia sampe kalah dan tidak menjadi gubenur jakarta!!  Kalo gabener skr jgn disalahin lah, percuma dia pinter ngeles..

Setya Novanto Tak Rela Melepaskan Kedua Jabatannya

Setya Novanto alias Setnov masih belum mau melepaskan dua jabatan penting, baik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Lewat dua pucuk surat yang ditulisnya dua pekan lalu, Setnov meminta tak dilengserkan dari dua posisi tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu meminta waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya, --setelah sebelumnya menang pada sidang praperadilan pertama. Kini, dia pun mengadu nasib kembali lewat praperadilan. Desakan Setnov mundur terus bermunculan dan semakin kuat menyusul penetapan tersangka dan penahanan Setnov yang dilakukan KPK. Mantan Ketua Fraksi Golkar itu sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK sejak dua pekan lalu. Mayoritas anggota fraksi di dewan Senayan, di antaranya dari Fraksi PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat, PK