Mengkritik Keras Jokowi Terkait Kasus Saracen, Fadli Zon: Mengumpulkan Para Buzzer Pendukung Pemerintah Adalah Bentuk Komunikasi Politik Yang bermasalah Dari seorang Presiden - Markibong

Breaking

Rabu, 30 Agustus 2017

Mengkritik Keras Jokowi Terkait Kasus Saracen, Fadli Zon: Mengumpulkan Para Buzzer Pendukung Pemerintah Adalah Bentuk Komunikasi Politik Yang bermasalah Dari seorang Presiden


Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi langkah Polri yang menangkap dan mengungkap sindikat jual-beli isu SARA di media sosial, Saracen. Meski demikian, Fadli punya sedikit 'kritik' dari penangkapan Saracen ini.

Fadli menyebut pengungkapan Saracen oleh Polri harus tuntas hingga ke akar-akarnya. Namun, dia ingin polisi tak pilih kasih soal penanganan terhadap semua pihak yang menyebar hoax di media sosial. Dia juga punya kritik kepada Presiden Joko Widodo yang kerap mengundang pihak yang disebutnya 'buzzer politik'.

"Di tengah wabah hoax, hate speech, dan eksploitasi isu SARA di kalangan pengguna media sosial kita, mengumpulkan para buzzer pendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara. Kegiatan semacam itu sebaiknya disudahi karena hanya akan merusak wibawa negara dan kontraproduktif dengan usaha Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoax dan kebencian di media sosial," kata Fadli kepada wartawan, Rabu (30/8/2017).

Menurut Fadli, tindakan Jokowi yang kerap mengundang pegiat media sosial pro pemerintah dapat menimbulkan persepsi ganda di tengah masyarakat. Fadli juga menganggap polisi kurang tegas kepada para buzzer pro-pemerintah sekalipun menurutnya mereka juga menyebar kebencian.

"Jika menyangkut para 'buzzer istana', tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya cuitan atau posting mereka di media sosial kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat," jelas Fadli.

Wakil ketua umum Gerindra ini menyebut Polri seharusnya dan memang harus adil dalam menindak semua pengguna media sosial yang menimbulkan keresahan baru di masyarakat. Dia ingin polisi tidak pilih kasih dalam penegakan hukum.

"Mereka tidak boleh menerapkan standar ganda dalam pengusutan kasus hoax, hate speech, dan SARA di media sosial," terang Fadli.


Kembali ke Saracen. Jika benar Saracen merupakan 'pedagang' isu SARA di media sosial, Fadli ingin polisi menindak tegas. Dia berharap polisi tak hanya mengusut pengguna jasa Saracen yang merupakan oposisi.

"Bukan hanya ketika pengguna jasanya adalah pihak-pihak yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah, namun juga jika dalam proses penyidikan ternyata temuannya justru mengarah kepada pihak-pihak pendukung rezim yang sedang berkuasa," pungkasnya.

Pada Kamis (24/8) lalu, Jokowi memang bertemu dengan para pegiat media sosial. Jokowi memaparkan pencapaian pemerintah dan target pembangunan selanjutnya. Pertemuan berlangsung secara tertutup di Istana Negara, Jakarta Pusat. Ada sekitar 70 pegiat media sosial yang hadir. 

Dalam pertemuan itu, sempat ada pembahasan soal kelompok penyebar konten bermuatan SARA, Saracen. Pegiat medsos Cyril Raoul Hakim atau yang biasa disapa Chico Hakim mengatakan para pegiat yang hadir bukanlah orang yang dibayar, berbeda dengan kelompok Saracen. Jokowi pun mengatakan hal tersebut mengerikan.

"Yang Presiden katakan tadi, mengerikan. Itu dibayar oleh siapa, harus kita cari tahulah. Akan diproses hukum. Itu saja," katanya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

loading...