Breaking

[recent][ticker2]
Senin, 13 Maret 2017

Ahok: Saya di Sumpah Untuk Mempertahankan Uang Rakyat, Sekalipun Saya Tidak Jadi Gubernur, Saya Puas


Anda tentu masih ingat betapa dahsyatnya perseteruan antara dua lembaga pada kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras tempo hari. Pemprov DKI dan BPK.
Paling panas adalah ketika Ahok ‘marah besar’ dan membongkar bobrok tata kelola audit lembaga sekelas BPK ini. Tak terima ‘dikuliahi’ dan ‘diceramahi’ Ahok, mereka membalas dengan serangan lebih gencar lagi. Bahwa ada masalah kerugian negara pada pembelian lahan tersebut. Di akhir cerita, KPK turun tangan mengatakan bahwa tidak ada kerugian negara pada pembelian RS Sumber Waras. Dan memang semua fakta lapangan menjelaskan demikian.
Ada salah satu kritikan Ahok yang saya ingat mengenai BPK ini. Apa itu? Ini: Bahwa BPK tidak selalu jujur dalam memberikan predikat kepada suatu daerah. Ada daerah mendapatkan WTP, eh para pemimpinnya ketangkap korupsi.
Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak menjamin sebuah lembaga bersih dari praktik korupsi. Bahkan, di beberapa daerah, laporan keuangan pemerintahnya mendapat opini WTP, namun kepala daerahnya justru terjerat kasus korupsi di KPK. Ini salah satu contohnya:http://news.detik.com/berita/2962959/ini-mungkin-bukti-ahok-predikat-wtp-dari-bpk-tak-jamin-bebas-korupsi
Itu dulu. Kini kita lihat benang merahnya, sehinggap Anda akan semakin yakin sebetulnya siapa sih yang benar-benar dapat Anda percayai tidak akan menelen duit negara dan memakan secara rakus uang rakyat, demi kepentingan membuncitkan kantong dan perut mereka sendiri. Siapa yang masih dapat dipercaya dan siapa yang pura-pura dapat dipercaya.
Kasus E-KTP ini sudah menebarkan ‘sengatan maut’ sampai ke pelosok gedung rakyat dimana duduk manis para wakil rakyat itu. Nama-nama besar ikut terseret. Ini, meminjam istilah Soetan Batugana, adalah kasus yang “ngeri-ngeri sedap”. Bau amis persekongkolan jahat mudah tercium. KPK tentu sudah mengendusnya sejak lama.
Nama-nama yang terseret sudah ada beberapa yang kemudian angkat bicara menampik. Bahwa sesungguhnya mereka tidak melakukan korupsi (satu sen pun). Tidak terima uang. Namun kayaknya belum ada sih yang bersumpah untuk terjun dari Monas apabila terbukti bersalah, barangkali takut terbukti dan harus terjun duluan.
Peran BPK
Apa sebetulnya dan seharusnya dilakukan BPK. Apa peran penting BPK demi mencegah terjadinya mega korupsi ini. Jangan bilang bahwa korupsi ini nggak apa-apa loh ya. BPK sebagai lembaga pemeriksa mestinya benar-benar menjalankan tugasnya dengan benar. Korupsi itu musuh bersama dan bukan rejeki bersama.
Janganlah contohi si fadli Zon yang pernah bilang kalau korupsi itu adalah ‘oli pembangunan’. Salah besar itu. Korupsi sesungguhnya adalah ‘racun pembangunan’. Saya juga nggak pernah ngerti  apa saja isi kepalanya si Fadli ini. Jangan-jangan isinya dipenuhi oleh oli kotor penuh daki doang, lain tidak. Memuakkan. Ketidakpedulian adalah lambang kebodohan, sobat! Ocehannya bisa dilihat di sini: –> Korupsi itu Oli Pembangunan.
Ah, mari kita lupakan sejenak si Fadli ini. Nggak penting juga untuk terus dibahas nama orang ini. Biar saja orang lain yang membahasnya. Kita kembali ke soal BPK. Iya, kita tentu tidak bisa generalisasi bahwa semua anggota BPK itu tidak baik. Tetapi kita juga jangan menafikan bahwa ada saja anggota BPK yang tidak baik. Buktinya ada mantan ketua BPK yang masuk penjara toh? Iya toh…iya toh…?
Sekarang juga BPK disorot. Mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berpendapat bahwa dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP bisa saja dicegah jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersikap tegas.
Sekitar tahun 2011-2012, BPK sebenarnya telah melihat adanya indikasi pelanggaran terkait anggaran proyek e-KTP tersebut. Namun, setelah ada transaksi pengadaan e-KTP, selanjutnya dianggap tidak ada masalah. Clear.
“Kalau BPK sejak awal sudah mewaspadai ini dan kemudian tegas, ya enggak akan jadi korupsi jumbo seperti sekarang. Ini kan multiyears,” kata Adnan Pandu. Selengkapnya bisa baca di sini: –>http://nasional.kompas.com/read/2017/03/11/18462821/kasus.korupsi.e-ktp.bisa.dicegah.bila.bpk.tegas.sejak.awal
Lalu apa yang terjadi? Kenapa BPK tidak mencegah atau paling tidak bereaksi saat itu? Apakah karena auditornya sudah terima uang juga?
Nah, pada potongan surat dakwaan KPK yang sudah beredar luas, terlihat ada indikasi atau dugaan bahwa selain nama-nama besar tadi, ada juga partai politik, serta lembaga-lembaga lain termasuk BPK yang menerima uang haram tersebut.
Dikatakan bahwa Auditor BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil menerima uang delapan puluh juta rupiah. Setelah menerima uang tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pada Ditjen Dukcapil tahun 2010.
Sudah lihat benang merahnya kan? Jadi jelas dengan adanya kasus ini, posisi Ahok diuntungkan dong ya. Mengapa? Oleh karena begini, ketika menengok ke belakang maka masyarakat akan bisa menyimpulkan siapa sebetulnya yang berkata jujur dan siapa yang tidak pada kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, antara Ahok dan BPK waktu itu. Siapa yang dapat dipercaya siapa yang meragukan untuk dipercaya.
Kini, pada kasus dugaan korupsi E-KTP ini pun, ketika begitu banyak ‘nama-nama besar’ diduga menerima uang ratusan juta sampai miliaran rupiah, bahkan termasuk BPK yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemeriksaan keuangan semua institusi, lembaga dan negara supaya bersih dari penyelewengan, eh ada indikasi auditornya ikut terlibat juga, sedangkan nama Ahok tidak ada padahal dia duduk di komisi II saat itu (komisi yang ikut menikmati).
Ahok justru sejak pertama kali ide ini muncul ia sudah menolak dan menentang mati-matian. (Baca ini –> Ahok Arogan?) dan juga yang satu ini (Ahok tak tahu aturan?)
Siapa pun yang sejak awal mengetahui adanya dugaan korupsi seharusnya melapor kepada KPK, termasuk BPK yang sudah seharusnya menjadi lembaga terpercaya di negeri ini.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyebut unsur pidana wajib dilaporkan. BPK juga bisa memanfaatkan konsep whistleblower untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Tidak perlu tunggu sampai ada OTT dari KPK atau Polisi.
Berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seorang whistleblowerbisa melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja dan memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
Jadi sekarang masyarakat bisa menilai siapa sesungguhnya pemimpin yang jujur dan benar-benar memikirkan rakyatnya, siapa yang hanya pura-pura. Seperti juga yang dapat Anda baca di sini tentunya:–> Pilihan yang membawa Anda ke sorga atau neraka?
Saya masih terkenang kata-kata Ahok yang tak pelak begitu keras menampar pejabat dan penguasa yang nuraninya buta. Beberapa ungkapan tersebut diantaranya adalah ini:
# (Seharusnya) yang dibutuhkan (calon pemimpin) BUKAN cuma suara rakyat saja, tetapi bagaimana mendapatkan hati rakyat! Terus mencari dan memotivasi pemuda-pemuda idealis, terdidik dan mampu secara ekonomi untuk tidak apatis.
# Bukan sebaliknya mengatas namakan Tuhan, tetapi menikmati hidup atas penderitaan rakyat miskin!
# Anda tak perlu harus angkat senjata atau menyabung nyawa seperti pejuang kemerdekaan kita dulu. CUKUP jangan korupsi saja, itu sudah menolong negara!
Demikian sarapan pagi dari saya. Semoga bangsa kita menjadi bangsa pembelajar, yang sanggup untuk belajar menerima pemimpin yang sudah bekerja keras dengan keringat dan air mata demi memberikan yang terbaik yang ia bisa. Jangan pernah tergoda oleh kebohongan orang lain soal nasib Anda akan ke mana setelah mati nanti. Sebab apa? Sebab itu adalah urusan Anda dan Tuhan, bukan urusan orang lain yang selalu belagak sok tahu.
Seruput....
Ahok: Saya di Sumpah Untuk Mempertahankan Uang Rakyat, Sekalipun Saya Tidak Jadi Gubernur, Saya Puas Reviewed by Bongkar Habis on Senin, Maret 13, 2017 Rating: 5 Anda tentu masih ingat betapa dahsyatnya perseteruan antara dua lembaga pada kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras tempo hari. Pempr...

Reaksi:

loading...
[Politik][carousel1]

Tidak ada komentar: